Pekanbaru – SAPMA IPK RIAU mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Panglima Kodam (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau karena dinilai gagal menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta enggan menindak tegas korporasi di area konsesi yang terbakar.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kunjungan Presiden Prabowo ke Pekanbaru. Dalam rapat koordinasi di Posko Aju Pekanbaru pada Senin, 24 Agustus 2026, Presiden memberikan syarat kenaikan jabatan bagi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan Pangdam Mayjen Agus Hadi Waluyo jika berhasil memadamkan total sisa karhutla di wilayah tersebut.
Ketua Sapma IPK Riau,Rafael siregar, menilai kebijakan syarat kenaikan pangkat tersebut tidak menunjukkan sensitivitas terhadap krisis kesehatan yang dialami warga akibat kabut asap.
Kok Presiden kayak tak punya kepekaan, alias Sence Of Crisis, atau Sence Of Belonging terhadap derita masyarakat Riau saat ini Kebijakan berbasis insentif ini memicu perdebatan publik.
Di satu sisi, pendekatan tersebut dinilai berbeda dari era kepemimpinan sebelumnya yang cenderung menggunakan ancaman pencopotan jabatan. Namun di sisi lain, pemerintah mengeklaim kebijakan ini merupakan bentuk insentif dan ketegasan agar aparat bekerja maksimal di lapangan.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat total lahan yang terbakar sejak Januari hingga Agustus mencapai 16.277,50 hektare, dengan 10.514 titik panas (hotspot) dan 521 titik api (firespot). Hingga akhir Agustus, sisa area yang aktif terbakar mencapai sekitar 900 hektare yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar.
Dampak paparan asap juga mulai memicu masalah kesehatan masyarakat, di mana sedikitnya 2.000 warga dilaporkan terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). rafael siregar yang juga merupakan aktivis lingkungan hidup, mengaku ikut menjadi salah satu korban.
“hal ini mengiris-ngiris hati perasaan masyarakat Riau yang sampai saat ini sudah 2.000 orang terpapar ISPA ,termasuk saya ,Rafael siregar aktivis Lingkungan Hidup Riau terpapar ISPA sudah 4 hari ini
Ia menegaskan bahwa apresiasi terhadap aparat penegak hukum seharusnya diberikan berdasarkan bukti penanganan di lapangan dan penegakan hukum terhadap perusahaan pemilik lahan.
“Tuntaskan sisa 900 hektare dan jebloskan ke penjara perusahaan atau korporasi pemegang konsesi, barulah boleh Kenaikan pangkat atau jabatan baru.
sapma IPK , menekankan bahwa tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran dan pemadaman total harus mendahului penghargaan apa pun kepada pejabat terkait.
“Saya menyatakan sikap ini apa adanya. Apresiasi dan penghargaan harus sesuai hasil karya dan hasil kerja lapangan. Kami aktivis Riau tidak ragu memberi penghargaan jika hasil kerja di lapangan terbukti bagus dalam menekan area kebakaran, barulah itu dikatakan beres.
( RS )
